Permenlh No 2 Tahun 2013

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan menerapkan sanksi administratif;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif diperlukan pedoman penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;