PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Latar belakang · Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 28 halaman
Pemrakarsa: KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Ditetapkan: Jakarta, 11 April 2014
Diundangkan: 16 April 2014
Lembaran Negara: Tahun 2014 No. 493

Sumber & asal data

Sumber data: peraturan.go.id

Berkas PDF asli Halaman sumber

Naskah yang ditampilkan adalah berkas aslinya. Metadata dan kotak Menimbang dibaca otomatis dari naskah itu, jadi untuk keperluan resmi rujuk berkasnya.

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Menteri Nomor 20-m-dag-per-4-2014 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.

Peraturan Menteri lain tahun 2014

PERMEN 54/2014Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERMEN 256-pmk-03-2014/2014Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan
PERMEN 236-pmk-07-2014/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/pmk.07/2013 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014
PERMEN /2014Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan April 2014
PERMEN 4/2014Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
PERMEN 24/2014Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah dalam Rangka Penerbitan Obligasi Daerah