Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025

a. bahwa untuk menghasilkan lulusan peserta pelatihan yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja atau mampu berwirausaha, perlu dilakukan upaya penataan pelatihan kerja berbasis kompetensi secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi;

b. bahwa penyelenggaraan pelatihan kerja perlu disesuaikan dengan kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi;