a. bahwa retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab;
b. bahwa dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan-peraturan daerah yang khususnya mengatur tentang retribusi jasa usaha perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru berdasarkan undang-undang tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
