H.. bahwu dalarn rangka pclaksanaan kcwcriangan di bidang kerenagakerjaan, Pemerintah Daerah wajib melindung! tenaga kerja lokal dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pcnggunaan tenaga kerja asing; b. bahwa pengendalian dan pengawasnn terhadap penggunann tenuga kerja asing harus dirillgi dongan upaya peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presideu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pcnggunaan 'renaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Mtngingal 1. PaSJ-\l J8 uvat (6), Pasal 1Rf3 Undang-Undang D::\S(U' Negara Repuultk Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undarig Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomoi' 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalarn Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Sclatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182]); :~. Urid..ng-Undang Nornor l:~ 'l'ahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Urtdarrg-Uridang Nomor 28 Tnhun 2009 tcntang Pajak Daerah elfin Retribusi Daerah (Lemharnn Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigraaian (I..emlmran Nt>:gi:\ra ~epublik IndlHl("~iH Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nornor 5216); 6, Undang-Undang Nomur 23 Tahu n 2014 Tentarig Pemerirrtahan Daerah; (Lernbaran Negara f<~pilbjik 11It\\,lnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbarun Ncgara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah bebera.pa kali terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah [l.cmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S~ Tambuhun Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5!J'79): 7. Peraruran Pernerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang .Jenis dan Tarif aras .Ienis Penerirnaan NPRHnc1 Bukan PRjak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lernbaran Negara Republik indonesia Tahun 1.012 Nomor 154, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333); 8 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahuri 2018 tentang Penr-...g-~maHn TCflHgB Kt:ljH t\~itlg (Lembanm Nt'gal'H,RepubliJ.\ flHloneliia 4 Tahun 2018 Nomor 3Q, Tarnbnhrm Lernbnrrm Negnra RC pu bli k fndonesiu Nornor ~19); 9. Peraturan Mentel; Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nornor 10 Tahun 201 R Tf"nhmg Tala CliHi P{"t1ggUt1(iHfl Tenag~i K<,:,:rja Asing [Berita Negara f<epublik Indonesia Tahuri 2018 NOUlOr HH2l~ 10, Peraturan Daerah Kahupaten Lampurig Selatan Nornor 7 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Su
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.