Perda Kabupaten Buru No 9 Tahun 2012

a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi pertambangan dan energi sumber daya mineral perlu dibentuk organisasi perangkat daerah dibidang pertambangan dan energi sumber daya mineral;

b. bahwa Peraturan Bupati Buru Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru perlu ditingkatkan kedudukan hukumnya dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah; 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617): 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);