Perbagi No 8 Tahun 2025

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Badan Gizi Nasional;

b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, setiap instansi pemerintah mengembangkan dan memiliki instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Badan Gizi Nasional;