a. bahwa ketentuan Pasal 463 ayat (5) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
b. bahwa belum ada ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, Mahkamah Agung perlu mengatur tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung; www.peraturan.go.id 2017, No.1441 -2-
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
