a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 31 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 557 ayat (2) dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; www.peraturan.go.id 2018, No.139 -2-
d. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 75/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 557 ayat (2) serta Pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.