a. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018 terkait dengan pengelolaan kegiatan kemaslahatan perlu dilakukan perubahan atas peraturan yang mengatur tentang pengelolaan kegiatan kemaslahatan yang berasal dari nilai manfaat dana abadi umat;
b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan untuk memberikan kepastian kriteria pihak yang berhak memperoleh dana kegiatan kemaslahatan, meningkatkan efisiensi pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan kemaslahatan Umat Islam, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat; www.peraturan.go.id 2019, No.1482 -2-
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.