a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, telah terjadi perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga perlu dilakukan perubahan dan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan;
b. bahwa Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
c. bahwa organisasi dan tata kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi www.peraturan.go.id 2017, No.1392 -2- Birokrasi berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/436/M.KT.01/2017 tanggal 24 Agustus 2017;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
