Peraturan Bawaslu No 9 Tahun 2014

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sekretaris Jenderal selaku pengguna anggaran atau pengguna barang wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di bidang pemerintahan masing- masing untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja;

b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, belum mengatur secara komprehensif mekanisme pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah, sehingga perlu diubah; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.402 2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik;