Hukum

61 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia
• Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026Permohonan Paten
• Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2026Pendaftaran Merek
• Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Hukum
• Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026Tata Cara Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang Undang Rancangan Peraturan Pemerintah Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Menteri Badan Lembaga Komisi
• Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum
• Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2026Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan
• Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2026Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris
• Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026Pengelolaan Laporan Pengaduan
• Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
• Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2025Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
• Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2025Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum
• Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2025Satu Data
• Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2025Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum
• Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2025Sistem Penyuluhan Hukum
• Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025Pemakai Terdahulu
• Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum
• Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2025Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
• Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2025Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai
• Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2025Layanan Apostille
• Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2025Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat
• Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2025Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
• Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2025Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer
• Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2025Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas Yayasan dan Perkumpulan
• Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2025Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kemententerian Hukum