Halaman 5

No.1549 -5- 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. BAB II FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Upah Minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. (2) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ... ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum. Pasal 3 (1) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan

Halaman 3

No.1549 -3- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. 2. Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya ... disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam1 (satu) bulan. 3. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam wilayah 1 (satu) provinsi. 4. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya

Halaman 7

hasil peninjauan. (2) Perhitungan dan penetapan nilai KHL hasil peninjauan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Upah Minimum tahun pertama setelah peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup, ditetapkan: a. sama dengan nilai KHL hasil peninjauan; dan b. tidak dihitung menggunakan formula ... perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Penetapan Upah Minimum tahun kedua sampai dengan tahun kelima setelah peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup, dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). BAB III UPAH MINIMUM

Halaman 5

Sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkomendasikan oleh: a. dewan pengupahan provinsi kepada gubernur, untuk penetapan Upah Minimum sektoral provinsi; dan b. dewan pengupahan kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/wali kota, untuk penetapan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota. Pasal 8 (1) Nilai Upah Minimum sektoral provinsi ... harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum provinsi. (2) Nilai Upah Minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum kabupaten/kota. Pasal 9 (1) Upah Minimum sektoral tahun 2025 dihitung oleh: a. dewan pengupahan provinsi, untuk Upah Minimum sektoral provinsi; dan b. dewan pengupahan

Halaman 3

Keterangan: UMP2025 : Upah Minimum provinsi tahun 2025 UMP2024 : Upah Minimum provinsi tahun 2024 Nilai Kenaikan UMP2025 : Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025. (3) Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah ... Minimum provinsi tahun 2024. (4) Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan: a. pertumbuhan ekonomi; b. inflasi; dan c. indeks tertentu. (5) Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap

Halaman 4

Keterangan: UMK2025 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 UMK2024 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024 Nilai Kenaikan UMK2025 : Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025. (2) Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah ... Minimum kabupaten/kota tahun 2024. (3) Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: a. pertumbuhan ekonomi; b. inflasi; dan c. indeks tertentu. (4) Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap