HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Daftar isi

IKetentuan Umum2
IIHak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden2
IIIHak Keuangan/Administratif Bekas Presiden Dan Bekas Wakil Presiden3
IVKetentuan Lain-Lain5
VKetentuan Peralihan6
VIKetentuan Penutup6

Latar belakang · Menimbang

bahwa hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu diatur dengan Undang-undang;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 12 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta, 18 Desember 1978 · SOEHARTO
Diundangkan: 18 Desember 1978
Lembaran Negara: Tahun 1978 No. 52, Tambahan No. 3128

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.