TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Daftar isi

IKetentuan Umum1
IIBab Ii . . .2
IIIPemberian Pinjaman Dan Penerusan Pinjaman6
IVPemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Penatausahaan, Dan Pengawasan8
VKetentuan Lain-Lain8
VIKetentuan Penutup8

Latar belakang · Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 13 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta, 10 Februari 2011
Diundangkan: 10 Februari 2011
Lembaran Negara: Tahun 2011 No. 22, Tambahan No. 5201

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5201).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.