TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Daftar isi

IKetentuan Umum2
IIPembentukan Pusat Pelayanan Terpadu5
IIISarana Dan Prasarana6
IVPetugas Pelaksana Pelayanan Terpadu7
VTata Car.A Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu9
VIPemantauan Dan Evaluasi14
VIIPendanaan15
VIIIKetentuan Penutup15

Latar belakang · Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (21 Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 26 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta, 4 Februari 2008
Diundangkan: 4 Februari 2008
Lembaran Negara: Tahun 2008 No. 22, Tambahan No. 4818

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.