TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Daftar isi

IKetentuan Umum2
IITata Cara Kerja Sama Bpjs Dengan Lembaga Pemerintah2
IIITata Cara Hubungan Kerja Sama Bpjs Dengan Organisasi Atau Lembaga Lain Dalam Negeri Dan Luar Negeri4
IVKeanggotaan Bpjs Dalam Organisasi Atau Lembaga Internasional8
VKetentuan Peralihan11
VIKetentuan Penutup11

Latar belakang · Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 18 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta, 19 Desember 2013
Diundangkan: 19 Desember 2013
Lembaran Negara: Tahun 2013 No. 230, Tambahan No. 5473

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.