Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak

Daftar isi

IKetentuan Umum2
IIPelaksanaan Koordinasi2
IIIPemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan4
IVPendanaan7
VKetentuan Penutup7

Latar belakang · Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 14 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta, 6 Maret 2017 · JOKO WIDODO
Diundangkan: 8 Maret 2017
Lembaran Negara: Tahun 2017 No. 40, Tambahan No. 6027

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.