PELAYANAN DARAH

Daftar isi

IKetentuan Umum1
IITanggung Jawab Pemerintah Dan Pemerintah Daerah4
IIIPelayanan Transfusi Darah4
IVPelayanan Apheresis11
VFraksionasi Plasma13
VIPendonor Darah14
VIIUtd, Bdrs, Dan Jejaring16
VIIIPendidikan, Pelatihan, Penelitian, Dan Pengembangan21
IXPengiriman Dan Penerimaan Darah Dari Dan Ke Luar Indonesia22
XPendanaan23
XIPencatatan Dan Pelaporan23
XIIPembinaan Dan Pengawasan24
XIIIKetentuan Peralihan25
XIVKetentuan Penutup25

Latar belakang · Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Darah;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 46 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta, 4 Februari 2011
Diundangkan: 4 Februari 2011
Lembaran Negara: Tahun 2011 No. 18, Tambahan No. 5197

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PELAYANAN DARAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.