a. bahwa dalam rangka mendukung pembiayaan bagi proyek infrastruktur di ASEAN, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia, Pemerintah Filipina, Pemerintah Singapura, Pemerintah Kerajaan Thailand, Pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam, Pemerintah Vietnam, Pemerintah Laos, Pemerintah Kamboja, dan Asian Development Bank telah menyepakati untuk mendirikan ASEAN Infrastructure Fund yang berkedudukan di Malaysia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan penyertaan modal negara dalam rangka pendirian ASEAN Infrastructure Fund yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian ASEAN Infrastructure Fund;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
