PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DILAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I

Daftar isi

IUrusan Perikanan Laut2
IIUrusan Kehutanan Pemangkuan Hutan.4
IIIUrusan Karet Rakyat11
IVTentang Hal Bentuk Dan Susunan Dinas-Dinas Daerah15
VAnggaran Belanja18
VIPenutup18

Latar belakang · Menimbang

bahwa mengingat kesanggupan dan kemampuan Daerah- daerah Swatantra tingkat I sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat dapat diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat I;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 27 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta, 18 Desember 1957
Diundangkan: 27 Desember 1957
Lembaran Negara: Tahun 1957 No. 169, Tambahan No. 1490

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DILAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.