PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH

Daftar isi

IKetentuan Umum2
IIPenanganan Fakir Miskin Wilayah Perdesaan4
IIIPenanganan Fakir Miskin Wilayah Perkotaan9
IVPenanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil13
VPenanganan Fakir Miskin Wilayah Tertinggal/Terpencil17
VIPenanganan Fakir Miskin Wilayah Perbatasan Antar Negara22
VIIKoordinasi Dan Rencana Aksi29
VIIIKetentuan Penutup31

Latar belakang · Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 43 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta, 1 Oktober 2013
Diundangkan: 2 Oktober 2013
Lembaran Negara: Tahun 2013 No. 157, Tambahan No. 5449

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.