PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH

Daftar isi

IKetentuan Umum2
IIRuang Lingkup6
IIIPenyelesaian Batas Daerah7
IVPenyelesaian Ketidaksesuaian Rtrwp, Rtrwk, Kawasan Hutan,Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, Dan/Atau Hak Pengelolaan9
VPenyelesaian Ketidaksesuaian Garis Pantai Dengan Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Dan/Atau Perizinan Terkait Kegiatan Yang Memanfaatkan Ruang Laut18
VIPenyelesaian Ketidaksesuaian Antara Rtrl, Rz Ksnt, Rz Kaw, Dan/Atau Rzwp-3-K Dengan Perizinan Terkait Kegiatan Yang Memanfaatkan Ruang Laut21
VIIKelembagaan Dan Tata Kelola Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan , Tzin, Konsesi; Hak Atas Tanah, Dan/Atau Hak Pengelolaan24
VIIIPenyusunan, Pemutakhiran, Dan Penetapan Pitti24
IXKetentuan Lain-Lain26
XKetentuan Penutup26

Latar belakang · Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, lzin, danf atau Hak Atas Tanah;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 34 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta, 2 Februari 2021
Diundangkan: 2 Februari 2021
Lembaran Negara: Tahun 2021 No. 53, Tambahan No. 6655

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.