PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI ACEH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU, BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGARA BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, PT BANK LIPPO TBK, DAN PT BANK SEMBADA ARTANUGROHO DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

Latar belakang · Menimbang

a. bahwa dalam rangka mengatasi kesulitan permodalan dan kelangsungan usaha Bank Umum, dipandang perlu menyertakan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Bank Umum; b. bahwa penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Bank Umum tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 5 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta
Diundangkan: 18 Januari 1999
Lembaran Negara: Tahun 1999 No. 9

Halaman sumber

Sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI ACEH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU, BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGARA BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, PT BANK LIPPO TBK, DAN PT BANK SEMBADA ARTANUGROHO DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 9).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.