KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH

Daftar isi

IKetentuan-Ketentuan Umum1
IIUang Sidang2
IIIUang Kehormatan Ketua/Wakil Ketua Dengan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Wakil Ketua Dan Anggota Dewan3
IVUang Kehormatan Untuk Anggota Dewan Pegawai Negeri4
VUang Perjalanan, Uang Penginapan Dan Uang Perjalanan Pindah.4
VIUang Penggantian Biaya Berobat5
VIITunjangan Kematian.5
VIIITentang Pemberian Tanda Penghargaan5
IXKetentuan-Ketentuan Penutup.5

Latar belakang · Menimbang

Bahwa perlu untuk mengatur kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 10 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta
Diundangkan: 6 Juli 1958
Lembaran Negara: Tahun 1958 No. 57, Tambahan No. 1592

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1958 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1592).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.