a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap perusahaan-perusahaan Negara yang, berada di bawah lingkungan Departemen Perhubungan Laut; b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang diserahi tugas untuk mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Negara, serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara dalam lapangan pemeliharaan dan perbaikan kapal, penundaan kapal dan pemuatan kapal.
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
