mengubah KEPPRES 64/2002
bahwa dalam upaya peningkatan kinerja bagi Hakim Ad Hoc yang menangani perkara/sengketa niaga dan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding atau Tingkat Kasasi, dipandang perlu mengatur kembali besarnya uang kehormatan bagi Hakim Ad Hoc yang menangani perkara/sengketa tersebut, dengan Peraturan Presiden;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.