KELEMBAGAAN PENYULUHANPERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Daftar isi

IKetentuan Umum3
IIKelembagaan Penyuluhan Pemerintah4
IIIKelembagaan Penyuluhan Pada Tingkat Pusat4
IVKelembagaan Penyuluhan Pada Tingkat Provinsi6
VKelembagaan Penyuluhan Pada Tingkat Kabupaten/Kota9
VIKelembagaan Penyuluhan Pada Tingkat Kecamatan11
VIITata Kerja13
VIIIKetentuan Penutup16

Latar belakang · Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 17 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta, 17 Oktober 2014
Diundangkan: 17 Oktober 2014
Lembaran Negara: Tahun 2014 No. 311

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang KELEMBAGAAN PENYULUHANPERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.