a. bahwa untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi pertanian, perlu membentuk unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis; c. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
