a. bahwa untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi serta penyempurnaan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Sosial, diperlukan suatu petunjuk teknis pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Sosial; b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 183 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
