a. bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan hasil kinerja bersama dengan seseorang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi, perlu diberikan penghargaan negara berupa tanda kehormatan satyalencana kebaktian sosial atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara; b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
