PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berintegritas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah telah mewajibkan penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya; b. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Keputusan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti; 2021, No.1004 -2- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;