a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terintegrasi dan terkoordinasi, diperlukan pola penataan kerja sama antara unit pemrakarsa dengan mitra kerja baik dalam negeri maupun luar negeri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
