a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab untuk melaksanakan tata kelola terhadap naskah asli dan salinan naskah resmi perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia; b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai tata kelola naskah perjanjian internasional melalui pendekatan yang terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan agar naskah perjanjian internasional tersebut terjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan fisik dan informasinya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Kelola Naskah Perjanjian Internasional;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
