a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, taat, dan patuh terhadap hukum, diperlukan peran penyuluh hukum dalam penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum; b. bahwa keberadaan dan penyebaran penyuluh hukum belum merata baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sehingga pemenuhan kebutuhan penyuluh hukum harus dilakukan dengan perencanaan, pengusulan, dan pemetaan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan fungsional penyuluh hukum; c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2021, No.1531 -2- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
