a. bahwa dengan telah diterapkannya sistem administrasi badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum maka penyampaian data pengesahan pendirian, persetujuan perubahan anggaran dasar serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan penerimaan pemberitahuan perubahan data badan hukum perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan dilaksanakan secara elektronik; b. bahwa penyampaian data secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam pelaksanaannya tetap terdapat kesalahan cetak pada surat keputusan, surat penerimaan pemberitahuan, dan basis data sistem administrasi badan hukum maka untuk meningkatkan tertib administrasi perlu diatur mengenai tata cara permohonan secara elektronik terkait perbaikan data badan hukum perseroan terbatas, yayasan dan perkumpulan; www.peraturan.go.id 2017, No.1537 -2- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
