bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan satu data indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
