PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar isi

IPendahuluan A. Latar Belakang9
IIPengalokasian, Permintaan, Penyaluran, Dan Laporan Transfer Dana Tunjangan Kinerja Dan Tunjangan Tambahan12
IIIKetentuan Pembayaran Tunjangan Kinerja Dan Tunjangan Tambahan A. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pembayaran Tunjangan15
IVPertanggungjawaban Pengelolaan Dana Tunjangan Kinerja Dan Tunjangan Tambahan A. Asas-Asas Pertanggungjawaban19

Latar belakang · Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 36 halaman
Pemrakarsa: KEMENTERIAN KEUANGAN
Ditetapkan: Jakarta, 31 Desember 2014
Diundangkan: 31 Desember 2014
Lembaran Negara: Tahun 2014 No. 2074

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Menteri Nomor 273-pmk-01-2014 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2074).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.