a. bahwa penyaluran dan penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi pada daerah dan desa yang terdampak gempa bumi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bencana gempa bumi yang dilaksanakan secara cepat, tepat, dan merata, sehingga kondisi kehidupan dan dinamika perekonomian masyarakat dapat segera pulih kembali; b. bahwa di sebagian wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Barat telah terjadi bencana gempa bumi dan berdampak pada kerusakan sarana dan prasarana serta korban jiwa yang besar, untuk mendukung percepatan proses kegiatan rehabilitasi dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1521 -2- rekonstruksi pascabencana gempa bumi di daerah tersebut, perlu diberikan kemudahan dalam penyaluran dan penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keahati-hatian dan dapat dipertanggung jawabkan; c. bahwa diperlukan payung hukum yang akomodatif dan aplikatif terhadap tuntutan perkembangan dan kebutuhan di bidang penyaluran dan penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk percepatan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
