Permenkeu No 102 Pmk 011 2011 Tahun 2011

a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas film cerita impor, perlu menetapkan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atas penyerahan film cerita impor;

b. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak telah diatur penetapan Nilai Lain sebagai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai antara lain untuk penyerahan film cerita; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.405 2

c. bahwa dalam rangka pengenaan/perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas film cerita impor dan sehubungan dengan penetapan tarif spesifik untuk bea masuk atas impor film, perlu pengaturan secara tersendiri mengenai pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor dan penyerahan film cerita impor, serta dasar pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas kegiatan impor film cerita impor;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8A ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan Nilai Lain sebagai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dasar pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor;