a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan serta sebagai tindaklanjut penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/281/M.KT.01/2021 tanggal 9 April 2021 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
