a. bahwa upaya perubahan pengaturan mengenai usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dilakukan melalui perubahan peraturan menteri serta untuk mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam meningkatkan penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, sehingga perlu simplifikasi beberapa peraturan menteri ke dalam satu peraturan menteri secara komprehensif; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan untuk kelancaran kegiatan usaha jasa angkutan di perairan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan; 2021, No. 778 -2-
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
