Permenham No 3 Tahun 2026

a. bahwa untuk menjaga pembangunan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai;

b. bahwa tata cara penjatuhan hukuman disiplin harus dilaksanakan secara profesional, objektif, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga diperlukan pedoman yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia;