a. bahwa untuk melaksanakan semangat reformasi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Kementerian Dalam Negeri guna meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, perlu dibuat pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Kementerian Dalam Negeri; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri perlu disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
