a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, perlu diatur mengenai tata cara pengusulan dan seleksi administratif calon hakim ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial; b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan seleksi administratif calon hakim ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengusulan dan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad- Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
