a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan strategi peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; b. bahwa pemberian Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya bertujuan untuk pembinaan dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman yang tidak termasuk dalam kriteria anggaran Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga, mengamanatkan Pengguna Anggaran untuk menyusun pedoman umum dalam rangka penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah; www.peraturan.go.id 2016, No.1005 -2- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
