a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Tahunan, perlu mengatur tata cara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah agar tersusun rencana pembangunan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta terukur secara tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; www.peraturan.go.id 2018, No. 408 -2-
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
