Struktur Organisasi dan Tata Kerja Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah

Latar belakang · Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15,dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah, perlu mengatur struktur organisasi dan tata kerja Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentangStruktur Organisasi dan Tata Kerja Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah; www.peraturan.go.id 2017, No.1683 -2-

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 45 halaman
Pemrakarsa: KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Ditetapkan: Jakarta, 13 November 2017
Diundangkan: 23 November 2017
Lembaran Negara: Tahun 2017 No. 1683

Sumber & asal data

Sumber data: peraturan.go.id

Berkas PDF asli Halaman sumber

Naskah yang ditampilkan adalah berkas aslinya. Metadata dan kotak Menimbang dibaca otomatis dari naskah itu, jadi untuk keperluan resmi rujuk berkasnya.

Sitasi

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1683).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.

Latar belakang · Menimbang

Peraturan Menteri lain tahun 2017