a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengeloaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengeloaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung www.peraturan.go.id 2018, No.1751 -2- dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan perubahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan kondisi aktual wilayah dan potensi sumber daya hutan yang sudah tidak sesuai lagi dengan yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), perlu pengaturan mengenai tata cara perubahan RPHJP; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengeloaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
